Kursus/ Training/ Workshop/ Balai latih/ Konsultan/ Pelatihan/ Seminar mesin CNC Milling / Mesin Bubut & CAD/CAM di Bandung, Jakarta, Tangerang, Surabaya, Bekasi, Bogor, Depok.

training pemrograman cnc di Depok Kami Tenaga ahli yang berpengalaman lebih dari 10 Tahun yang bergerak dalam bidang pelatihan mengoperasikan dan memprogram mesin CNC Milling. Spesial diskon untuk Paket Perusahaan / Instansi, Paket Perguruan Tinggi dan Paket Sekolah/Guru/Siswa yang ingin bekerjasama Hubungi Tim Marketing kami : 085711904807 (Seminar, Workshop, Projek, dll. *Office : LKP SINDO (Lembaga Kursus dan Pelatihan Sinergi Indonesia) Jl. Ters. Cisokan Dalam No. 21 Bandung *Workshop : PT. Tekmindo (Teknologi Manufaktur Indonesia) Bandung training pemrograman cnc di Depok

training pemrograman cnc di Depok Mesin CNC sekarang banyak digunakan dalam industri permesinan training pemrograman cnc di Depok untuk memproduksi komponen dengan tingkat kerumitan dan presisi yang tinggi. Selain itu, mesin CNC mempunyai konsistensi yang lebih efektif untuk pengerjaan dalam jumlah banyak. Penggunaan mesin konvensional dalam proses pemotongan, pengeboran dan proses permesinan lainnya, tentu saja memberikan hasil yang tidak presisi dan memerlukan waktu cukup lama dikarenakan hasil produksi akan tergantung dari kemampuan operator dalam melakukan proses tersebut. Banyak produk-produk yang dihasilkan dengan mesin CNC ini, mulai dari peralatan rumah tangga, training pemrograman cnc di Depok kendaraan bermotor sampai pesawat terbang sekalipun menggunakan teknologi ini. training pemrograman cnc di Depok

training pemrograman cnc di Depok

Komisi Yudisial (KY) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Selasa, (28/5) di Auditorium Komisi Yudisial, Jakarta.

Jakarta (Komisi Yudisial) -  Komisi Yudisial (KY) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Selasa, (28/5) di Auditorium Komisi Yudisial, Jakarta. Penandatanganan MoU ini dilakukan untuk kerja sama di bidang pengawasan hakim, pelayanan publik, serta perlindungan saksi dan korban.

Penandatanganan MoU ini langsung dilakukan oleh Ketua Komisi Yudisial  Eman Suparman dengan Ketua Ombudsman Danang Girindrawardanan dan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai. 

Eman Suparman dalam sambutannya mengatakan penandatanganan MoU dengan Ombudsman dan LPSK  ini bertujuan untuk memperluas dan mengembangkan kerja sama dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim demi terwujudnya peradilan bersih. Selain itu, lanjut Eman, MoU ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima secara efektif, efisien, serta perlindungan kepada pelapor, saksi dan korban sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

"Ruang lingkup dari kerja sama ini meliputi pertukaran informasi dan data penanganan kasus yang mendukung kewenangan masing-masing lembaga, pendidikan dan pelatihan secara bersama-sama. Tujuannya, untuk meningkatkan sumber daya masing-masing lembaga, sosialisasi kelembagaan tentang, tugas, fungsi, kewenangan, dan kesepahaman ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masing- masing lembaga kepada masyarakat," kata Eman.

Sementara itu Ketua LPKS Abdul Haris Semendawai dalam kata pengantarnya menyambut baik atas ditandatanganinya nota kesepahaman dengan KY. Menurut Haris, keterkaitan tugas dan fungsi lembaganya dengan KY sangat erat. Hal ini ditandai dengan penanganan sejumlah permohonan yang masuk pada LPSK selama ini yang diduga terkait dengan mafia peradilan.

"Beberapa kasus tersebut selama ini telah kami koordinasikan dengan KY. Diharapkan dengan adanya MoU penanganan kasus tersebut lebih efektif dan koordinasi semakin intensif," kata Haris. 

Sedangkan Ketua Ombudsman Danang Girindrawardanan dalam kesempatan yang sama menyampaikan, jika penandatanganan MoU ini sangat penting bagi terwujudnya peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pasalnya menurut Danang selama tahun 2012 dari semua aduan 7,26 persen di antaranya adalah terkait dengan lembaga peradilan dan hakim merupakan bagian terbanyak. Bahkan dia menambahkan jika lembaga peradilan itu menempati posisi nomor tiga pengaduan masyarakat kepada Ombudsman.

"Berdasarkan data tahun 2012, sebanyak 7,26 persen pengaduan masyarakat itu terkait kinerja lembaga peradilan. Hakim adalah salah satu komponen di dalamnya dan menjadi bagian terbanyak dari 7.26 persen itu. Lembaga peradian menempati posisi nomor tiga pengaduan masyarakat kepada Ombudsman. Hal ini harus menjadi perhatian serius mengapa masyarakat mengeluhkan itu. Bukan hanya masalah-masalah admnistrasi kepaniteraan, tetapi juga masalah-masalah etik perilaku yang menjadi concern besar Ombudsman. Laporan masyarakat tersebut ditembuskan kepada KY untuk ditindaklanjuti, atau Ombudsman menindaklanjuti sendiri sesuai dengan kewenangannya," tegas Danang. (KY/Kus/Festy)

Sumber:Komisi Yudisial

Editor:Liwon Maulana

saco-indonesia.com, Ulah penjahat ini kena batunya. Berkat teriakan korban, satu dari tiga penjahat yang telah merampas HP Black

saco-indonesia.com, Ulah penjahat ini kena batunya. Berkat teriakan korban, satu dari tiga penjahat yang telah merampas HP BlackBerry milik pemuda telah ditangkap massa. Dua lainnya telah berhasil melarikan diri. Kesal dengan ulah pelaku, massa telah menghakiminya hingga babak belur.

Peristiwa ini telah terjadi di Jalan Tebet Timur Dalam XI, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (17/12) malam.Tersangka Riyanto yang berusia 22 tahun , yang telah mengalami luka di wajah karena kena bogem mentah warga langsung diamankan ke kantor polisi untuk dapat menjalani pemeriksaan.

Informasi yang telah dihimpun, malam itu Darman yang berusia 18 tahun , asal Brebes, Jateng, sedang duduk di lokasi bersama teman. Tiba-tiba tiga pelaku telah menghampirinya dan meminta uang. Namun korban tidak mengasih uangnya. Rekan pelaku yang naik motor Honda Revo yang bernomor polisi B 6646 SUH langsung merampas BB milik Darman. Tidak ingin HP kesayangannya berpindah tangan, korban berusaha melawan hingga membuat pelaku kesal dan menghajarnya.

Dipukul pelaku, Darman kemudian teriak minta tolong hingga warga berdatangan. Mereka kemudian balik mengeroyok pelaku dan menangkapnya. Dua berhasil kabur ke arah Jalan Sahardjo .

“Kami juga masih harus memburu pelaku lain yang telah melarikan diri. Mereka telah membawa kabur HP milik korban,” kata Kapolsek Tebet, Kompol I Ketut Sudharma saat didampingi Kasi Humas Aiptu Recky.


Editor : Dian Sukmawati

Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Artikel lainnya »