training bubut di Cirebon Kami Tenaga ahli yang berpengalaman lebih dari 10 Tahun yang bergerak dalam bidang pelatihan mengoperasikan dan memprogram mesin CNC Milling. Spesial diskon untuk Paket Perusahaan / Instansi, Paket Perguruan Tinggi dan Paket Sekolah/Guru/Siswa yang ingin bekerjasama Hubungi Tim Marketing kami : 085711904807 (Seminar, Workshop, Projek, dll. *Office : LKP SINDO (Lembaga Kursus dan Pelatihan Sinergi Indonesia) Jl. Ters. Cisokan Dalam No. 21 Bandung *Workshop : PT. Tekmindo (Teknologi Manufaktur Indonesia) Bandung training bubut di Cirebon

training bubut di Cirebon Mesin CNC sekarang banyak digunakan dalam industri permesinan training bubut di Cirebon untuk memproduksi komponen dengan tingkat kerumitan dan presisi yang tinggi. Selain itu, mesin CNC mempunyai konsistensi yang lebih efektif untuk pengerjaan dalam jumlah banyak. Penggunaan mesin konvensional dalam proses pemotongan, pengeboran dan proses permesinan lainnya, tentu saja memberikan hasil yang tidak presisi dan memerlukan waktu cukup lama dikarenakan hasil produksi akan tergantung dari kemampuan operator dalam melakukan proses tersebut. Banyak produk-produk yang dihasilkan dengan mesin CNC ini, mulai dari peralatan rumah tangga, training bubut di Cirebon kendaraan bermotor sampai pesawat terbang sekalipun menggunakan teknologi ini. training bubut di Cirebon

training bubut di Cirebon

saco-indonesia.com, Intel Kodam VI Mulawarman bersama personel TNI dari Komando Rayon Militer (Koramil) Penajam, Kabupaten Penaj

saco-indonesia.com, Intel Kodam VI Mulawarman bersama personel TNI dari Komando Rayon Militer (Koramil) Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, telah berhasil menangkap tiga intel gadungan di Kelurahan Sotek.

Komandan Koramil Penajam Kapten Inf Laety juga mengatakan tiga intel gadungan itu antara lain; Su'eab Purnama Zahri (19), Aminullah (35), dan Suranto (38). Ketiganya merupakan warga Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selain telah berhasil menangkap tiga pelaku, personel gabungan juga telah berhasil mengamankan satu unit mobil KT 1330 MV dan uang Rp 2,8 juta yang diduga hasil pemerasan dari para sopir truk.

"Kami juga telah berhasil mengamankan atribut serta laptop dan baju seragam mirip TNI. Ketiga pelaku juga merupakan anggota salah satu ormas," kata Laety di Samarinda, Rabu (12/2) kemarin.

Penangkapan tentara gadungan itu, berdasarkan informasi masyarakat yang diterima intel Kodam bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa) bahwa ada tiga orang yang juga mengaku intel TNI.

Pelaku telah memeras dengan meminta sejumlah uang kepada tiga sopir truk yang sedang membawa kayu. "Ketiga pelaku yang menggunakan seragam TNI itu juga menghentikan setiap truk yang melewati wilayah Sotek. Setelah mengetahui mengangkut kayu, kemudian meminta surat-surat kepada sopir. Jika sopir tidak bisa menunjukkan dokumen pengangkutan kayu, maka mereka langsung bernegosiasi dengan meminta sejumlah uang. Sopir pertama dan kedua itu menyerahkan uang masing-masing Rp 1,3 juta dan sopir ketiga hanya memberi Rp 200.000," ujar Laety.

Setelah mengetahui aksi pelaku tersebut, katanya, personel intel Kodam bersama Babinsa melakukan razia di wilayah Sotek dan telah berhasil menghentikan mobil yang digunakan pelaku.

"Saat diamankan, ketiganya tidak melakukan perlawanan dan di dalam kendaraan mereka ditemukan seragam TNI dan tas serta dua buah sangkur," katanya.

Selain melakukan pemerasan, katanya, tiga pelaku tersebut telah melakukan kampanye secara terbatas kepada sejumlah masyarakat. "Kampanye yang mereka lakukan dengan meminta warga memilih salah satu partai politik (parpol) termasuk calon presiden (capres), sehingga warga menilai bahwa TNI tidak netral dalam pemilu nanti," katanya.

"Tindakan mereka itu jelas juga merugikan TNI, karena berkali-kali pimpinan TNI juga mengatakan bahwa dalam pemilu nanti akan bersikap netral. Dengan tindakan mereka mengampanyekan salah satu capres dan parpol, jelas masyarakat menilai bahwa TNI tidak netral," kata Laety.

Setelah dilakukan pemeriksaan, katanya, tiga pelaku itu, selanjutnya akan diserahkan kepada kepolisian untuk dapat ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum.

"Kami juga telah meminta kepada masyarakat, bila ada yang mengatasnamakan TNI dalam melakukan pemerasan, silakan dilaporkan. Kami juga akan memberikan tindakan," kata Laety.


Editor : Dian Sukmawati

saco-indonesia.com, Sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) telah dibongkar oleh Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota. D

saco-indonesia.com, Sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) telah dibongkar oleh Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi telah mengamankan belasan tersangka, seorang di antaranya oknum Anggota TNI yang berperan sebagai penadah sekaligus dalang curanmor. Untuk dapat melumpuhkan komplotan curanmor ini, petugas terpaksa mengeluarkan timah panas dan menembus paha salah seorang tersangka.

Dari tangan tersangka, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya puluhan kendaraan bermotor , uang jutaan rupiah dan berbagai jenis kunci leter T. Kini, belasan tersangka telah mendekam di hotel predeo Mapolres Sukabumi Kota untuk dapat mempetanggungjawabkan perbuatannya.

Pengungkapan ini juga merupakan hasil pengembangan dan penyelidikan Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Dari hasil penyelidikan telah diketahui tempat berkumpulnya pelaku spesialis pencurian sepeda bermotor yang terletak di Desa Cimanggu Kecamatan Cikembang kabupaten Sukabumi yang dikendalikan oleh salah seorang oknum anggota TNI.

Di lokasi tersebut, polisi telah mengamankan 11 orang. Pada saat ditangkap, mereka juga sempat melawan hingga petugas terpaksa melumpuhkan salah seorang tersangka dengan timah panas mengenai paha sebelah kanan.

Rincian barang bukti yakni 20 unit sepeda motor berbagai merk, uang puluhan juta rupiah dari hasil penjualan dan puluhan plat nomor serta alat-alat lainnya untuk dapat melancarkan aksinya.

Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Sulaeman telah membenarkan adanya penggerebekan yang dilakukan oleh satuan reskrim Sukabumi Kota terhadap sindikan pencurian kendaraan bermotor yang sudah lama menjadi incaran dan target sasaran.

“Kami juga telah menangkap dan mengamankan sedikitnya 11 orang pelaku yang telah terlibat pencurian sepeda motor. Saat ini para pelaku sedang menjalani pemeriksaan untuk kepentingan pengembanga. Soalnya disinyalir masih ada para pelaku yang belum kami tangkap, Dari belasan yang kami tangkap ada oknum anggota TNI yang diduga sebagai otak pelaku sekaligus penadah sepeda bermotor hasil curian,” ungkapnya.

Akibat perbuatannya, tersangka terancama dijerat dengan pasal pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal limat tahun kurungan penjara.


Editor : Dian Sukmawati

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”

Artikel lainnya »