pusat kursus bubut di Jakarta Utara Kami Tenaga ahli yang berpengalaman lebih dari 10 Tahun yang bergerak dalam bidang pelatihan mengoperasikan dan memprogram mesin CNC Milling. Spesial diskon untuk Paket Perusahaan / Instansi, Paket Perguruan Tinggi dan Paket Sekolah/Guru/Siswa yang ingin bekerjasama Hubungi Tim Marketing kami : 085711904807 (Seminar, Workshop, Projek, dll. *Office : LKP SINDO (Lembaga Kursus dan Pelatihan Sinergi Indonesia) Jl. Ters. Cisokan Dalam No. 21 Bandung *Workshop : PT. Tekmindo (Teknologi Manufaktur Indonesia) Bandung pusat kursus bubut di Jakarta Utara
pusat kursus bubut di Jakarta Utara Mesin CNC sekarang banyak digunakan dalam industri permesinan pusat kursus bubut di Jakarta Utara untuk memproduksi komponen dengan tingkat kerumitan dan presisi yang tinggi. Selain itu, mesin CNC mempunyai konsistensi yang lebih efektif untuk pengerjaan dalam jumlah banyak. Penggunaan mesin konvensional dalam proses pemotongan, pengeboran dan proses permesinan lainnya, tentu saja memberikan hasil yang tidak presisi dan memerlukan waktu cukup lama dikarenakan hasil produksi akan tergantung dari kemampuan operator dalam melakukan proses tersebut. Banyak produk-produk yang dihasilkan dengan mesin CNC ini, mulai dari peralatan rumah tangga, pusat kursus bubut di Jakarta Utara kendaraan bermotor sampai pesawat terbang sekalipun menggunakan teknologi ini. pusat kursus bubut di Jakarta Utara
Seperti layaknya yang sudah kita ketahui bersama, sistem operasi windows memiliki
seluk beluk yang sangat kompleks dan teratur. Dikarenakan memiliki struktur yang sangat kompleks,
maka banyak orang yang mencari keuntungan dan mencari uang dari hal tersebut. Seperti halnya
menciptakan berbagai jenis antivirus dan menjual berbagai macam jenis anti virus nya. Hal ini
sudah sangat familiar kita dengar di kalangan masyarakat. Berbagai macam kejahatan cyber terjadi
untuk dimanfaatkan sebagai lahan mencari uang.
Nah, memang sedikit sulit untuk memperbaiki komputer kita yang
sudah terjangkit oleh virus. Apalagi jika virus yang melekat merupakan virus golongan tingkat
tinggi atau pun virus yang sudah sangat kuat pertahanan nya. Dan tentunya virus yang tergolong
tingkat tinggi ini akan menyerang bagian yang sulit kita jangkau atau pun kita perbaiki. Misalnya
saja seperti registry. Biasanya virus akan men-disable kan registry nya seperti system restore,
shutdown, hidden folders, dan sebagainya.
memperbaikinya jika memang hal tersebut sudah terjadi ? Hal tersebut merupakan suatu hal yang
cukup sulit dikarenakan memang registry tersebut memang susah untuk diperbaiki. Namun dengan
sedikit ilmu dan trik yang tepat, maka registry tersebut tentu saja bisa diperbaiki. Ilmu ini
sebenarnya bisa dipelajari oleh semua orang. Dan untuk mempelajari nya anda tidak perlu harus
mahir sekali dalam bidang komputer.
Oke, langsung saja kita masuk ke tahap
bagaimana cara mengembalikan registry yang terjangkit virus. Berikut langkah-langkahnya.
Mengaktifkan kembali registry System Restore yang terinfeksi virus
Pertama-tama, masuk ke Run dan
ketikkan Regedit lalu tekan enter sampai muncul form
Masuk ke HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft
\\Windows NT\\CurrentVersion\\SystemRestore dan klik dua kali pada
DisableSR rubah value datanya menjadi angka 0 sehingga menjadi 0×00000000
Restart komputer anda agar terjadi perubahan terhadap yang anda
Klik kanan pada My computer dan Klik
Terakhir, klik tab System restore
dan aktifkan lagi system restorenya.
Mengaktifkan kembali registry Shutdown yang terinfeksi virus
Pertama-tama, masuk ke Run dan
ketikkan Regedit lalu tekan enter.
Winlogon dan klik dua kali pada AutoRestartShell serta ubah valuenya
menjadi angka 1.
Terakhir, restart komputer anda.
TIPS MEMUPUK DALAM BERKEBUN
saco-indonesia.com, Salah satu masalah dalam berkebun atau bertanam dalam pot adalah ketika sering menyiram maka nutrisi tanah a
saco-indonesia.com, Salah satu masalah dalam berkebun atau bertanam dalam pot adalah ketika sering menyiram maka nutrisi tanah atau media tanam yang terbatas akan berkurang. Nutrisi itu pun juga perlu digantikan secara rutin.
Universitas Illinois juga menyarankan untuk dapat membuat program pemupukan berkala agar tanaman tumbuh dengan baik dan menarik sepanjang masa.
Ada beberapa cara untuk dapat menyuplai gizi ke dalam tanah. Salah satu cara adalah dengan menggunakan pupuk yang tipe melepas nutrisi perlahan. Produk ini biasanya telah terdiri dari pupuk larut dalam air yang telah dilapisi resin semi tembus air.
Ketika mereka bersentuhan dengan air, sejumlah nutrisi dilepas ke tanah untuk dapat digunakan tanaman. Sehingga setiap kali anda menyiram, kontainer secara otomatis dipupuki.
Produk-produk ini biasanya telah dicampur dengan media tanam atau ditempatkan di atas permukaan tanah sesuai dengan kandungan gizi dan berdasar ukuran kontainer. Banyak produk yang digunakan untuk jangka tahunan bisa memasok nutrisi selama 3-4 tahun bergantung pada jumlah kelembaban dan suhu.
Cara lain utnuk dapat menyuburkan kontainer adalah dengan menggunakan pupuk cari. Campur produk tersebut dengan air berdasar instruksi dalam label dan berikan saat penyiraman normal.
Disarankan untuk dalam memberi pupuk ketika media tanam dalam wadah sedang lembab, jangan ketika sepenuhnya kering. Pemupukan saat lembab dapat menjaga potensi kerusakan terhadap tanaman.
Memberi pupuk, kira-kira sekali setiap dua pekan akan dapat membuat wadah atau pot cukup dengan nutrisi. Anda bisa juga mengubah frekuensi pemberian berdasar tampilan dan pertumbuhan tanaman. Anda juga bisa memberi pupuk bersamaan ketika menyiram, tapi gunakan setengah dari dosis larutan pupuk. Secara rutin siaram dengan air biasa untuk dapat membuat nutrisi mengalir dan menyebar.
Sekali lagi pilihan pupuk bergantung pada jenis tumbuhan yang anda tumbuhkan. Sumber nitrogen tinggi baik untuk tipe yang ditanam untuk dapat menumbuhkan dedaunan, sementara bunga dan sayur cocok dengan pupuk berkadar nitrogen rendah namun tinggi fosfor.
Editor : Dian Sukmawati
With Iran Talks, a Tangled Path to Ending Syrias War
UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?
What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.
Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.
Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.
In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.
“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”
He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.
Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”
It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.
Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.
He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.
They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.
Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.
As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.
He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.
Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.
“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”
The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”
Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.
Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.
R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.
“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”
Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds
Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.
The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.
Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.
The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.
Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.
The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.
Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.
Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.
One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.
Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.
Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.
The nationwide poll was conducted from April 30 to May 3 on landlines and cellphones with 1,027 adults, including 793 whites and 128 blacks. The margin of sampling error is plus or minus three percentage points for all adults, four percentage points for whites and nine percentage points for blacks. See the full poll here.