info bubut di Jakarta Selatan Kami Tenaga ahli yang berpengalaman lebih dari 10 Tahun yang bergerak dalam bidang pelatihan mengoperasikan dan memprogram mesin CNC Milling. Spesial diskon untuk Paket Perusahaan / Instansi, Paket Perguruan Tinggi dan Paket Sekolah/Guru/Siswa yang ingin bekerjasama Hubungi Tim Marketing kami : 085711904807 (Seminar, Workshop, Projek, dll. *Office : LKP SINDO (Lembaga Kursus dan Pelatihan Sinergi Indonesia) Jl. Ters. Cisokan Dalam No. 21 Bandung *Workshop : PT. Tekmindo (Teknologi Manufaktur Indonesia) Bandung info bubut di Jakarta Selatan
info bubut di Jakarta Selatan Mesin CNC sekarang banyak digunakan dalam industri permesinan info bubut di Jakarta Selatan untuk memproduksi komponen dengan tingkat kerumitan dan presisi yang tinggi. Selain itu, mesin CNC mempunyai konsistensi yang lebih efektif untuk pengerjaan dalam jumlah banyak. Penggunaan mesin konvensional dalam proses pemotongan, pengeboran dan proses permesinan lainnya, tentu saja memberikan hasil yang tidak presisi dan memerlukan waktu cukup lama dikarenakan hasil produksi akan tergantung dari kemampuan operator dalam melakukan proses tersebut. Banyak produk-produk yang dihasilkan dengan mesin CNC ini, mulai dari peralatan rumah tangga, info bubut di Jakarta Selatan kendaraan bermotor sampai pesawat terbang sekalipun menggunakan teknologi ini. info bubut di Jakarta Selatan
saco-indonesia.com, Arsenal telah berhasil ditahan imbang tamunya Chelsea di ajang Premier League, Selasa dini hari (24/12). Lag
saco-indonesia.com, Arsenal telah berhasil ditahan imbang tamunya Chelsea di ajang Premier League, Selasa dini hari (24/12). Laga yang bertajuk Derby London itu juga harus berkesudahan imbang tanpa gol. Tambahan satu poin untuk membuat Arsenal berada di peringkat kedua dan gagal untuk menggeser Liverpool. Kedua tim tersebut telah mempunyai poin yang sama dengan koleksi 36 poin. Sementara Chelsea berada di peringkat empat dengan 34 poin
Pada awal-awal babak pertama kedua tim tersebut bermain dengan tempo sedang dan cenderung hati-hati. Terlihat cuma sesekali berhasil menekan ke daerah pertahanan lawan masing-masing.
Dua puluh menit laga berjalan, Arsenal juga mulai menguasai permainan. Ada dua peluang yang didapat dari sepak pojok bagi kedua tim, namun masih belum bisa untuk mengubah kedudukan.
Mendekati menit ke tiga puluh The Gunners masih terus menekan. The Blues yang terus ditekan masih tetap tenang dan sesekali bisa untuk mencuri counter attack. Di menit ke-32 tendangan keras Lampard masih mengenai mistar gawang. Kedudukan juga masih imbang tanpa gol.
Tendangan Willian dari sisi kiri Chelsea hasil dari serangan balik telah mampu digagalkan dengan mudah oleh Szczesny. Sampai babak pertama berakhir kedudukan masih sama kuat tanpa gol. Kedua kiper tersebut tak banyak melakukan penyelamatan gemilang.
Babak kedua dimulai Arsenal masih terus menekan. Pasukan Arsene Wenger masih belum bisa untuk menembus rapatnya pertahanan Chelsea. Tim tamu yang terus digempur mencoba menyerang melalui serangan balik yang cepat.
Pertengahan babak kedua pertandingan mulai keras. Wasit telah menghadiahi kartu kuning bagi kedua tim. Ramires dan Theo Walcott harus menerima kartu kuning akibat pelanggaran.
Tendangan keras Lampard dari luar kotak penalti mampu ditangkap oleh kiper Arsenal dengan mudah. Pemain The Gunners telah kembali diganjar kartu kuning. Thomas Rosicky mendapat kartu kuning setelah melanggar Ivanovic.
Mourinho yang menginginkan perubahan memasukkan Andre Schurrle dan Oscar. Menit ke ke-78 Arsenal mendapat peluang. Tendangan keras Giroud masih menyamping gawang Cech. Kedudukan tak berubah.
Sampai peluit panjang dibunyikan kedudukan tetap imbang tanpa gol. Kedua tim harus puas berbagi angka.
Statistik Arsenal - Chelsea
Shots: 7 - 13
Shots on goal: 2 - 4
Penguasaan bola: 61% - 39%
Pelanggaran: 7 - 12
Corner: 4 - 4
Offside: 3 - 2
Kartu kuning: 2 - 1
Kartu merah: 0 - 0.
Editor : Dian Sukmawati
AHOK AKAN KE KANTOR NAIK ANGKUTAN UMUM
saco-indonesia.com, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan berencana menggunakan angkutan umum sesuai den
saco-indonesia.com, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan berencana menggunakan angkutan umum sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 150 Tahun 2013 tentang pelarangan kendaraan bermotor bagi PNS Pemprov DKI di hari Jumat pada pekan pertama setiap bulannya.
Bahkan, Ahok berencana untuk dapat mengajak seluruh penghuni kompleks yang berada di jalur tersebut untuk ikut naik bus menuju kantornya masing-masing. Seperti yang telah diketahui, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyediakan 18 unit Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dari Pantai Indah Kapuk menuju Monumen Nasional.
"Benar mau ajak teman-teman yang di perumahan untuk mau naik bus. Jumat (07/2) besok fixed pake BKTB," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (4/2).
Ahok juga mengaku akan memantau terus respons dari masyarakat di daerah tersebut terhadap BKTB. Mantan bupati Belitung Timur ini juga menambahkan adanya BKTB untuk daerah perumahan kompleks menengah ke atas akan mengalihkan warga yang berada di daerah tersebut untuk pindah ke angkutan umum.
"Ini maksa orang secara halus. Kalau naik bus lebih cepat, maka saya akan turun dari mobil saya. Terutama tiap Jumat pertama awal bulan," kata Ahok.
Sebelumnya, pada bulan Januari lalu, Ahok juga tetap menggunakan mobil dinasnya untuk pergi ke Kantor Balaikota, Jakarta Pusat. Ahok telah beralasan tidak efisien jika dirinya harus naik angkutan umum lantaran pada saat itu bus sedang yang melewati jalur rumah Ahok belum ada.
Selain itu, lanjut Ahok, dengan menggunakan angkutan umum akan memakan waktur lama karena Ahok juga harus berganti-ganti jalur Transjakarta. Namun, Ahok juga pernah menggunakan bus Transjakarta pada Rabu (15/1) malam lalu. Saat itu, Ahok terjebak macet dan Ahok turun dari kendaraan pribadinya untuk menggunakan bus Transjakarta. Ahok naik dari Halte Sarinah menuju Halte Transjakarta Ratu Plaza.
Ahok juga bercerita pada saat itu bus Transjakarta yang dinaikinya kosong sehingga dia duduk di paling belakang. Namun, tidak ada masyarakat yang mengenali Ahok karena Ahok memakai pakaian biasa bukan pakaian dinas.
"Saya duduk karena kosong, ada yang bilang 'Pak, Pak, ini buat perempuan, Pak.' Dia nggak ngenalin aku kan soalnya. Aku kan tidak tahu. Aku kan nyelonong gitu," kenang Ahok.
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”
Bruce Alger, 96, Dies; Led ‘Mink Coat’ Protest Against Lyndon Johnson
Mr. Alger, who served five terms from Texas, led Republican women in a confrontation with Lyndon B. Johnson that may have cost Richard M. Nixon the 1960 presidential election.