Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Pasanggrahan Bandung Hubungi : 085711904807 Kami Tenaga ahli yang berpengalaman lebih dari 10 Tahun yang bergerak dalam bidang pelatihan mengoperasikan dan memprogram mesin CNC Milling. Spesial diskon untuk Paket Perusahaan / Instansi, Paket Perguruan Tinggi dan Paket Sekolah/Guru/Siswa yang ingin bekerjasama Hubungi Tim Marketing kami : 085711904807 (Seminar, Workshop, Projek, dll. *Office : LKP SINDO (Lembaga Kursus dan Pelatihan Sinergi Indonesia) Jl. Ters. Cisokan Dalam No. 21 Bandung *Workshop : PT. Tekmindo (Teknologi Manufaktur Indonesia) Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Pasanggrahan Bandung Mesin CNC sekarang banyak digunakan dalam industri permesinan kursus mesin cnc di Bekasi untuk memproduksi komponen dengan tingkat kerumitan dan presisi yang tinggi. Selain itu, mesin CNC mempunyai konsistensi yang lebih efektif untuk pengerjaan dalam jumlah banyak. Penggunaan mesin konvensional dalam proses pemotongan, pengeboran dan proses permesinan lainnya, tentu saja memberikan hasil yang tidak presisi dan memerlukan waktu cukup lama dikarenakan hasil produksi akan tergantung dari kemampuan operator dalam melakukan proses tersebut. Banyak produk-produk yang dihasilkan dengan mesin CNC ini, mulai dari peralatan rumah tangga,kendaraan bermotor sampai pesawat terbang sekalipun menggunakan teknologi ini Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Pasanggrahan Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Pasanggrahan Bandung

Bojonegoro, begitu nama itu yang dikenal sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur. Letaknya sekitar 67 kilometer dari ibukota Jawa Timur, Surabaya. Meski telah memiliki hasil tambang melimpah, kehidupan masyarakat di Bojonegoro tidaklah makmur seperti perusahaan-perusahaan minyak asing yang menguasainya.

Bojonegoro, begitu nama itu yang dikenal sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur. Letaknya sekitar 67 kilometer dari ibukota Jawa Timur, Surabaya. Meski telah memiliki hasil tambang melimpah, kehidupan masyarakat di Bojonegoro tidaklah makmur seperti perusahaan-perusahaan minyak asing yang menguasainya.

Dalam hal pendidikan misalnya. Jangankan sekolah bertaraf internasional mau berinvestasi di wilayah ini, sekolah negeri pun keadaannya juga sungguh miris. Apalagi keadaan rumah sakitnya, hanya ada satu rumah sakit pemerintah dengan kondisi yang memprihatinkan. Satu rumah sakit itu bernama RS Veteran berada dekat dengan alun-alun dan tidak jauh dari kantor Dewan Perwakilan Daerah Bojonegoro.

Cerita punya cerita, pemimpin negeri ini pun tidak mampir menginjakkan kakinya di Bojonegoro. "Tidak ada satu presiden yang menginjakkan kakinya di sini. Tidak tahu kenapa," kata Gus Mul, salah seorang tokoh masyarakat di Bojonegoro saat berbincang dengan merdeka.com Senin lalu.

Seingatnya, dari enam presiden Indonesia, hanya Soekarno yang 'berani' datang ke Bojonegoro. Gus Mul tidak mengetahui kenapa presiden tidak mampir ke Bojonegoro. Namun, dari cerita yang dia tahu, ada mitos yang beredar di kalangan masyarakat bahwa jika presiden mampir di Bojonegoro, dia akan turun dari tahta.

Sebagai seorang tokoh pemuka agama, Gus Mul mengenyampingkan mitos tersebut. "Itu hanya mitos. Kalau mau datang ya datang saja," ujar Gus Mul.

Selain daerah menghasilkan minyak bumi, Bojonegoro dikenal daerah religius. Hal ini karena banyaknya Pondok Pesantren - khususnya Nahdlatul Ulama - yang berdiri di wilayah ini. Namun, apakah benar presiden enggan datang ke Bojonegoro karena mitos turun tahta?

Terdakwa mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Aset dan Moneter Bank Indonesia (BI), Budi Mulya telah membantah sebagai pihak yang memutuskan pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century.

Terdakwa mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Aset dan Moneter Bank Indonesia (BI), Budi Mulya telah membantah sebagai pihak yang memutuskan pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century.

Sebagaimana, yang telah didakwaan oleh jaksa penuntut umum KPK. Dalam eksepsi yang telah dibacakan oleh penasehat hukumnya, Luhut Pangaribuan telah menyatakan dalam dakwaan disebutkan kalau Budi selaku Deputi Gubernur BI telah menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya secara bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI.

"Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang VI, mantan Deputi Bidang VII, Budi Rochadi,Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim telah memberikan FPJP kepada Bank Century Rp689 miliar," ujarnya saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Sekaligus telah menetapkan bank tersebut sebagai bank gagal berdampak sistemik. Padahal, bank itu tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan FPJP. Tetapi, tetap diusahakan dengan merubah aturan.

Bedasarkan dakwaan diatas, menurut Luhut, dakwaan itu adalah menyetujui pemberian FPJP dengan merubah aturan.

"Padahal terdakwa tidak memiliki kewenangan itu. Dakwaan itu juga tidak dapat menguraikan secara detil apa yang dilakukan terdakwa," tandasnya.

Dalam hal ini, menurut Luhut, dakwaan yang dilayangkan kepada Budi adalah sumir.

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Mr. Haroche was a founder of Liberty Travel, which grew from a two-man operation to the largest leisure travel operation in the United States.

Artikel lainnya »