Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Pasir Endah Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Pasir Endah Bandung Hubungi : 085711904807 Kami Tenaga ahli yang berpengalaman lebih dari 10 Tahun yang bergerak dalam bidang pelatihan mengoperasikan dan memprogram mesin CNC Milling. Spesial diskon untuk Paket Perusahaan / Instansi, Paket Perguruan Tinggi dan Paket Sekolah/Guru/Siswa yang ingin bekerjasama Hubungi Tim Marketing kami : 085711904807 (Seminar, Workshop, Projek, dll. *Office : LKP SINDO (Lembaga Kursus dan Pelatihan Sinergi Indonesia) Jl. Ters. Cisokan Dalam No. 21 Bandung *Workshop : PT. Tekmindo (Teknologi Manufaktur Indonesia) Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Pasir Endah Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Pasirwangi Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Pasirwangi Bandung Hubungi : 085711904807 Kami Tenaga ahli yang berpengalaman lebih dari 10 Tahun yang bergerak dalam bidang pelatihan mengoperasikan dan memprogram mesin CNC Milling. Spesial diskon untuk Paket Perusahaan / Instansi, Paket Perguruan Tinggi dan Paket Sekolah/Guru/Siswa yang ingin bekerjasama Hubungi Tim Marketing kami : 085711904807 (Seminar, Workshop, Projek, dll. *Office : LKP SINDO (Lembaga Kursus dan Pelatihan Sinergi Indonesia) Jl. Ters. Cisokan Dalam No. 21 Bandung *Workshop : PT. Tekmindo (Teknologi Manufaktur Indonesia) Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Pasirwangi Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Pasanggrahan Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Pasanggrahan Bandung Hubungi : 085711904807 Kami Tenaga ahli yang berpengalaman lebih dari 10 Tahun yang bergerak dalam bidang pelatihan mengoperasikan dan memprogram mesin CNC Milling. Spesial diskon untuk Paket Perusahaan / Instansi, Paket Perguruan Tinggi dan Paket Sekolah/Guru/Siswa yang ingin bekerjasama Hubungi Tim Marketing kami : 085711904807 (Seminar, Workshop, Projek, dll. *Office : LKP SINDO (Lembaga Kursus dan Pelatihan Sinergi Indonesia) Jl. Ters. Cisokan Dalam No. 21 Bandung *Workshop : PT. Tekmindo (Teknologi Manufaktur Indonesia) Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Pasanggrahan Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Pasirjati Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Pasirjati Bandung Hubungi : 085711904807 Kami Tenaga ahli yang berpengalaman lebih dari 10 Tahun yang bergerak dalam bidang pelatihan mengoperasikan dan memprogram mesin CNC Milling. Spesial diskon untuk Paket Perusahaan / Instansi, Paket Perguruan Tinggi dan Paket Sekolah/Guru/Siswa yang ingin bekerjasama Hubungi Tim Marketing kami : 085711904807 (Seminar, Workshop, Projek, dll. *Office : LKP SINDO (Lembaga Kursus dan Pelatihan Sinergi Indonesia) Jl. Ters. Cisokan Dalam No. 21 Bandung *Workshop : PT. Tekmindo (Teknologi Manufaktur Indonesia) Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Pasirjati Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Cigending Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Cigending Bandung Hubungi : 085711904807 Kami Tenaga ahli yang berpengalaman lebih dari 10 Tahun yang bergerak dalam bidang pelatihan mengoperasikan dan memprogram mesin CNC Milling. Spesial diskon untuk Paket Perusahaan / Instansi, Paket Perguruan Tinggi dan Paket Sekolah/Guru/Siswa yang ingin bekerjasama Hubungi Tim Marketing kami : 085711904807 (Seminar, Workshop, Projek, dll. *Office : LKP SINDO (Lembaga Kursus dan Pelatihan Sinergi Indonesia) Jl. Ters. Cisokan Dalam No. 21 Bandung *Workshop : PT. Tekmindo (Teknologi Manufaktur Indonesia) Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Cigending Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Ujung Berung Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Ujung Berung Bandung Hubungi : 085711904807 Kami Tenaga ahli yang berpengalaman lebih dari 10 Tahun yang bergerak dalam bidang pelatihan mengoperasikan dan memprogram mesin CNC Milling. Spesial diskon untuk Paket Perusahaan / Instansi, Paket Perguruan Tinggi dan Paket Sekolah/Guru/Siswa yang ingin bekerjasama Hubungi Tim Marketing kami : 085711904807 (Seminar, Workshop, Projek, dll. *Office : LKP SINDO (Lembaga Kursus dan Pelatihan Sinergi Indonesia) Jl. Ters. Cisokan Dalam No. 21 Bandung *Workshop : PT. Tekmindo (Teknologi Manufaktur Indonesia) Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Ujung Berung Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Babakan Ciamis Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Babakan Ciamis Bandung Hubungi : 085711904807 Kami Tenaga ahli yang berpengalaman lebih dari 10 Tahun yang bergerak dalam bidang pelatihan mengoperasikan dan memprogram mesin CNC Milling. Spesial diskon untuk Paket Perusahaan / Instansi, Paket Perguruan Tinggi dan Paket Sekolah/Guru/Siswa yang ingin bekerjasama Hubungi Tim Marketing kami : 085711904807 (Seminar, Workshop, Projek, dll. *Office : LKP SINDO (Lembaga Kursus dan Pelatihan Sinergi Indonesia) Jl. Ters. Cisokan Dalam No. 21 Bandung *Workshop : PT. Tekmindo (Teknologi Manufaktur Indonesia) Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Babakan Ciamis Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Merdeka Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Merdeka Bandung Hubungi : 085711904807 Kami Tenaga ahli yang berpengalaman lebih dari 10 Tahun yang bergerak dalam bidang pelatihan mengoperasikan dan memprogram mesin CNC Milling. Spesial diskon untuk Paket Perusahaan / Instansi, Paket Perguruan Tinggi dan Paket Sekolah/Guru/Siswa yang ingin bekerjasama Hubungi Tim Marketing kami : 085711904807 (Seminar, Workshop, Projek, dll. *Office : LKP SINDO (Lembaga Kursus dan Pelatihan Sinergi Indonesia) Jl. Ters. Cisokan Dalam No. 21 Bandung *Workshop : PT. Tekmindo (Teknologi Manufaktur Indonesia) Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Merdeka Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Kebon Pisang Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Kebon Pisang Bandung Hubungi : 085711904807 Kami Tenaga ahli yang berpengalaman lebih dari 10 Tahun yang bergerak dalam bidang pelatihan mengoperasikan dan memprogram mesin CNC Milling. Spesial diskon untuk Paket Perusahaan / Instansi, Paket Perguruan Tinggi dan Paket Sekolah/Guru/Siswa yang ingin bekerjasama Hubungi Tim Marketing kami : 085711904807 (Seminar, Workshop, Projek, dll. *Office : LKP SINDO (Lembaga Kursus dan Pelatihan Sinergi Indonesia) Jl. Ters. Cisokan Dalam No. 21 Bandung *Workshop : PT. Tekmindo (Teknologi Manufaktur Indonesia) Bandung

Info Tempat Kursus Mesin CNC Murah di Kebon Pisang Bandung

MUI Belum Fatwakan Umrah MLM MUI Nanggroe Aceh Darussalam dengan tegas menyatakan ibadah umrah dan haji melalui MLM haram. Masy

MUI Belum Fatwakan Umrah MLM
MUI Nanggroe Aceh Darussalam dengan tegas menyatakan ibadah umrah dan haji melalui MLM haram. Masyarakat harus berhati-hati agar tak jadi korban praktik penipuan tersebut.\ Sudaryatmo Ketua pengurus Harian YLKI

HEBOH penyelenggaraan haji dan umrah lewat model multilevel marketing (MLM) yang sempat meresahkan masyarakat ternyata belum mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).Untuk itu, masyarakat diminta berhati-hati dalam memanfaatkan haji dan umrah melalui model tersebut.“Ya, DSN MUI belum mengeluarkan fatwa tersebut, khususnya tentang umrah MLM.Kami khawatir praktik MLM seperti ini bakal merugikan masyarakat, tapi kami mencoba melihat secara adil dampak negatif dan positifnya,” ujar anggota DSN MUI Pusat Muhamad Hidayat pada seminar analisis kritis terhadap modus pemasaran berjenjang pada layanan umrah dan haji dengan tajuk Bom Waktu Gagal Berangkat Massal, di Jakarta, kemarin.Turut hadir dalam seminar yang diselenggarakan Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) itu, Direktur Pembinaan Haji Kementerian Agama Kartono, Ketua Umum Himpuh Baluki Ahmad, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo, dan Ketua MUI Nanggroe Aceh Darussalam Teuku Ibrahim Muslih. Hidayat mengemukakan meski belum ada fatwa, pihaknya telah memberikan izin bagi dua penyelenggara haji dan umrah dengan model MLM. “Apabila dalam penyelenggaraan mereka terjadi penipuan yang meresahkan masyarakat di kemudian hari, kita akan laporkan ke pihak berwajib,” tandasnya. Sumber Media Indonesia menjelaskan saat ini kedua penyelenggara umrah dan haji MLM itu ialah AT dan KT. Kedua perusahaan itu memberangkatkan ratusan jemaahumrah dan terdapat belasan ribu orang yang antre dengan sistem MLM. Setiap harinya mereka memberangkatkan 100 jemaah berumrah, dengan menyetor terlebih dahulu sebesar Rp3,5 juta. Direktur Pembinaan Haji Kementerian Agama Kartono mengakui hingga kini kedua penyelenggara itu belum dipanggil. Namun, dia berjanji memanggil kedua perusahaan itu setelah belakangan ini ada pengaduan dari jemaah umrah MLM yang belum juga diberangkatkan. “Kami mengimbau umat Islam berhati-hati. Seminar ini juga bisa buat masukan MUI dan Kemenag,” ujar Kartono. gara haji dan umrah model MLM itu. “Kami tidak merasa tersaingi. Kami hanya ingin citra penyelenggaraan haji dan umrah oleh kalangan swasta tidak terkotori. Lantaran itu, MUI perlu mengkaji lagi soal fatwa itu dan juga pemberian izin,“ katanya. Bila dibiarkan, hal itu bisa menjadi bom waktu yang merugikan masyarakat. Apalagi, seperti dikemukakan Sudaryatmo dari YLKI, selama 10 tahun terakhir telah terjadi berbagai penipuan berkedok investasi. “Maka itu, masyarakat harus berhati-hati agar tak jadi korban praktik penipuan tersebut,“ ujar Sudaryatmo. Dia bahkan mengapresiasi langkah yang dilakukan MUI Aceh. Ketua MUI Aceh dalam seminar tersebut dengan tegas mengemukakan ibadah haji dan umrah melalui MLM haram. “Setelah kami mempertimbangkan secara matang berdasarkan fikih dan syariah, ibadah haji atau umrah MLM ini kami fatwakan haram di Aceh,“ paparnya dalam seminar tersebut. Syarief Oebadillah_Media Indonesia.

Sumber : http://www.umrahhajiplus.com

Baca Artikel Lainnya : FADILAH HAJI DAN UMRAH

Bus Transjakarta telah kembali mengalami kerusakan. Bus rute Harmoni-Pulogadung TB.020 mogok di depan Balai Kota Jakarta pada pukul 07.49 pagi WIB. Mogoknya busway telah diakibatkan oleh asap yang keluar dari mesin belakang. "Tadi lagi jalan, kita lihat semua asap keluar dari mesin belakang," ujar Satgas Transjakarta, Sari saat ditemui di lokasi, Selasa (11/3).

Bus Transjakarta telah kembali mengalami kerusakan. Bus rute Harmoni-Pulogadung TB.020 mogok di depan Balai Kota Jakarta pada pukul 07.49 pagi WIB. Mogoknya busway telah diakibatkan oleh asap yang keluar dari mesin belakang.

"Tadi lagi jalan, kita lihat semua asap keluar dari mesin belakang," ujar Satgas Transjakarta, Sari saat ditemui di lokasi, Selasa (11/3).

Sari juga mengatakan, ada sekitar delapan penumpang yang berada dalam bus Transjakarta tersebut. Namun, saat ini seluruh penumpang tersebut telah dievakuasi ke bus Transjakarta lainnya.

"Ada delapan orang penumpang tapi tidak apa-apa, sudah kita alihkan ke Transjakarta yang lain," jelasnya.

Saat ini, bus Transjakarta tersebut juga sudah diderek oleh kendaraan Dinas Perhubungan. Tidak ada efek kemacetan dari mogoknya Transjakarta tersebut.

Maling motor ini telah terbilang sangat cepat. Hanya ditinggal dua menit untuk kencing, motor Yamaha Mio milik SUpriadi yang ber

Maling motor ini telah terbilang sangat cepat. Hanya ditinggal dua menit untuk kencing, motor Yamaha Mio milik SUpriadi yang berusia 55 tahun , raib digasak oleh pencuri di Jalan Irigasi, Kel. Gondrong, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang. Karuan saja, telah melihat motor kesayangannya sudah tidak ada lagi, pria lebih dari setengah abad ini menangis sesunggukan di Polsek Cipondoh. Ia telah berharap polisi bisa meringkus pencuri motor tersebut. Supriadi, warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat juga menjelaskan, sore itu ia baru saja mengunjungi kerabatnya di Cipondoh. Pria tua ini pun telah bermaksud kembali ke rumahnya. Rupanya di tengah jalan, dirinya merasa kebelet untuk buang air kecil. Korban kemudian meminggirkan motornya di pinggir jalan, sementara ia menepi ke kali untuk kencing. Rupanya karena terburu-buru, ia lupa mencabut kunci kontak yang ada di motor tersebut. Kesempatan ini telah dimanfaatkan oleh pencuri motor yang gentayangan di kawasan Cipondoh. Dalam hitungan detik motor milik Supriadi telah dibawa kabur. Korban yang selesai buang air kecil kaget saat melihat motornya sudah tidak ada lagi. Dibantu tukang ojek, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Cipondoh. “Saya heran, cuma dua menit kencing di pinggir kali. Eh tahu-tahu motor sudah tidak ada. Saya salah, tidak mencabut kunci kontak,” katanya. Menurutnya, motor second tersebut dibeli seharga Rp6 juta di Kebon Jeruk. Kepala SPKT Polsek Cipondoh, Aipda Didi Sanusi juga menjelaskan pencurian motor sangat marak sehingga warga harus berhati-hati dan memberi kunci ganda kalau memarkirkan kendaraannya.

Pembuangan sampah pada penimbunan darat termasuk menguburnya untuk membuang sampah, metode ini adalah metode paling populer di dunia. Penimbunan ini biasanya dilakukan di tanah yg ditinggalkan , lubang bekas pertambangan , atau lubang lubang dalam. Sebuah situs penimbunan darat yg di desain dan di kelola dengan baik akan menjadi tempat penimbunan sampah yang hiegenis dan murah. Sedankan penimbunan darat yg tidak dirancang dan...

 

 Penimbunan darat
                        Pembuangan sampah pada penimbunan darat termasuk menguburnya untuk membuang sampah, metode ini adalah metode paling populer di dunia. Penimbunan ini biasanya dilakukan di tanah yg ditinggalkan , lubang bekas pertambangan , atau lubang lubang dalam. Sebuah situs penimbunan darat yg di desain dan di kelola dengan baik akan menjadi tempat penimbunan sampah yang hiegenis dan murah. Sedankan penimbunan darat yg tidak dirancang dan tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan berbagai masalah lingkungan , diantaranya angin berbau sampah , menarik berkumpulnya Hama , dan adanya genangan air sampah. Efek samping lain dari sampah adalah gas methan dan karbon dioksida yang juga sangat berbahaya. (di bandung kandungan gas methan ini meledak dan melongsorkan gunung sampah).
                              Karakter desain dari penimbunan darat yang modern diantaranya adalah metode pengumpulan air sampah menggunakan bahan tanah liat atau pelapis plastik.Sampah biasanya dipadatkan untuk menambah kepadatan dan kestabilannya , dan ditutup untuk tidak menarik hama (biasanya tikus). Banyak penimbunan samapah mempunyai sistem pengekstrasi gas yang terpasang untuk mengambil gas yang terjadi. Gas yang terkumpul akan dialirkan keluar dari tempat penimbunan dan dibakar di menara pemabakar atau dibakar di mesin berbahan bakar gas untuk membangkitkan listrik.
Pembakaran/pengkremasian sampah
                  Pembakaran adalah metode yang melibatkan pembakaran zat sampah. Pengkremasian dan pengelolaan sampah lain yg melibatkan temperatur tinggi baisa disebut "Perlakuan panas". kremasi merubah sampah menjadi panas, gas, uap dan abu. Pengkremasian dilakukan oleh perorangan atau oleh industri dalam skala besar. Hal ini bsia dilakukan untuk sampah padat , cari maupun gas. Pengkremasian dikenal sebagai cara yang praktis untuk membuang beberapa jenis sampah berbahaya, contohnya sampah medis (sampah biologis). Pengkremasian adalah metode yang kontroversial karena menghasilkan polusi udara.
                 Pengkremasian biasa dilakukan dinegara seperti jepang dimana tanah begitu terbatas ,karena fasilitas ini tidak membutuhkan lahan seluas penimbunan darat.Sampah menjadi energi (Waste-to-energy=WtE) atau energi dari sampah (energy-from-waste = EfW) adalah terminologi untuk menjelaskan samapah yang dibakar dalam tungku dan boiler guna menghasilkan panas/uap/listrik.Pembakaran pada alat kremasi tidaklah selalu sempurna , ada keluhan adanya polusi mikro dari emisi gas yang keluar cerobongnya. Perhatian lebih diarahkan pada zat dioxin yang kemungkinan dihasilkan di dalam pembakaran dan mencemari lingkungan sekitar pembakaran. Dilain pihak , pengkremasian seperti ini dianggap positif karena menghasilkan listrik , contoh di Indonesia adalah rencana PLTSa Gede Bage di sekitar kota Bandung.
 
Metode Daur-ulang Sampah
                  Proses pengambilan barang yang masih memiliki nilai dari sampah untuk digunakan kembali disebut sebagai daur ulang.Ada beberapa cara daur ulang , pertama adalah mengambil bahan sampahnya untuk diproses lagi atau mengambil kalori dari bahan yang bisa dibakar utnuk membangkitkan listik. Metode metode baru dari daur ulang terus ditemukan dan akan dijelaskan dibawah.
  Pengolahan kemabali secara fisik.
                  Metode ini adalah aktivitas paling populer dari daur ulang , yaitu mengumpulkan dan menggunakan kembali sampah yang dibuang , contohnya botol bekas pakai yang dikumpulkan kembali untuk digunakan kembali. Pengumpulan bisa dilakukan dari sampah yang sudah dipisahkan dari awal (kotak sampah/kendaraan sampah khusus), atau dari sampah yang sudah tercampur.
                  Sampah yang biasa dikumpulkan adalah kaleng minum aluminum , kaleng baja makanan/minuman, Botol HDPE dan PET , botol kaca , kertas karton, koran, majalah, dan kardus. Jenis plastik lain seperti (PVC, LDPE, PP, dan PS) juga bisa di daur ulang.Daur ulang dari produk yang komplek seperti komputer atau mobil lebih susah, karena harus bagian bagiannya harus diurai dan dikelompokan menurut jenis bahannya.
 
 Pengolahan biologi
• Pengkomposan.
      Material sampah organik , seperti zat tanaman , sisa makanan atau kertas , bisa diolah dengan menggunakan proses biologis untuk kompos, atau dikenal dengan istilah pengkomposan.Hasilnya adalah kompos yang bisa digunakan sebagi pupuk dan gas methana yang bisa digunakan untuk membangkitkan listrik.
      Contoh dari pengelolaan sampah menggunakan teknik pengkomposan adalah Green Bin Program (program tong hijau) di Toronto, Kanada, dimana sampah organik rumah tangga , seperti sampah dapur dan potongan tanaman dikumpulkan di kantong khusus untuk di komposkan.
• Pemulihan energi
                  Kandungan energi yang terkandung dalam sampah bisa diambil langsung dengan cara menjadikannya bahan bakar, atau secara tidak langsung dengan cara mengolahnya menajdi bahan bakar tipe lain. Daur-ulang melalui cara "perlakuan panas" bervariasi mulai dari menggunakannya sebakai bahan bakar memasak atau memanaskan sampai menggunakannya untuk memanaskan boiler untuk menghasilkan uap dan listrik dari turbin-generator. Pirolisa dan gasifikasi adalah dua bentuk perlakukan panas yang berhubungan , dimana sampah dipanaskan pada suhu tinggi dengan keadaan miskin oksigen. Proses ini biasanya dilakukan di wadah tertutup pada Tekanan tinggi. Pirolisa dari sampah padat mengubah sampah menjadi produk berzat padat , gas, dan cair. Produk cair dan gas bisa dibakar untuk menghasilkan energi atau dimurnikan menjadi produk lain. Padatan sisa selanjutnya bisa dimurnikan menjadi produk seperti karbon aktif. Gasifikasi dan Gasifikasi busur plasma yang canggih digunakan untuk mengkonversi material organik langsung menjadi Gas sintetis (campuran antara karbon monoksida dan hidrogen). Gas ini kemudian dibakar untuk menghasilkan listrik dan uap.

source : http://hizbussalam.blogspot.com

*** 7 FADHILLAH SHALAT DHUHA *** Pertama, Shalat Dhuha merupakan ekspresi terima kasih kita kepada Allah SWT atas nikmat


*** 7 FADHILLAH SHALAT DHUHA ***


Pertama,
Shalat Dhuha merupakan ekspresi terima kasih kita kepada Allah SWT atas nikmat sehat bugarnya setiap sendi dalam tubuh kita.

Kedua,
Shalat Dhuha merupakan wahana pengharapan kita akan rahmat dan nikmat Allah Swt. sepanjang hari yang akan dilalui, entah berupa nikmat fisik maupun materi.

Ketiga,
Shalat Dhuha sebagai pelindung untuk menangkal siksa api neraka di hari pembalasan (kiamat) nanti.

Keempat,
Bagi orang yang merutinkan shalat Dhuha, niscaya Allah mengganjarnya dengan balasan surga.

Kelima,
Pahala shalat Dhuha setara dengan pahala ibadah haji dan umrah.

Keenam,
Tercukupinya kebutuhan hidup. Orang yang gemar melaksanakan shalat Dhuha ikhlas karena Allah akan tercukupi rezekinya.

Ketujuh,
Memperoleh ghanimah (keuntungan) yang besar.


Masih ada waktu Yuk yg blm mendawamkannya.
Semoga kita bisa Istiqomah.
Wassalamu Alaikum Wr Wb

Saco-Indonesia.com - Olahraga di luar ruangan memiliki banyak manfaat. Selain dapat menikmati udara segar dengan lebih baik, o

Saco-Indonesia.com - Olahraga di luar ruangan memiliki banyak manfaat. Selain dapat menikmati udara segar dengan lebih baik, olahraga luar ruangan juga bisa membuat kegiatan membakar kalori ini menjadi lebih menyenangkan.

Seorang personal trainer dari Park City, Utah, Dori Madsen mengatakan, latihan membakar kalori yang efektif adalah dengan latihan ketahanan otot. Latihan ini menjadi lebih menyenangkan saat dilakukan di luar ruangan, karena beberapa variasi gerakan ada yang membutuhkan tempat lebih luas.

Latihan ketahanan otot, ujar Madsen, merupakan jenis latihan untuk merangsang kemampuan otot untuk berkontraksi selama periode tertentu. Latihan ini akan lebih baik dilakukan dengan intensitas tinggi dan secara interval.

"Latihan ketahanan otot dapat membakar lebih banyak kalori. Semakin sedikit Anda membutuhkan bantuan, semakin tinggi ketahanan yang diciptakan," tuturnya.

Berikut ini beberapa latihan interval yang dapat Anda lakukan di luar ruangan untuk membakar kalori.

1. Pemanasan. Lakukan jogging sekitar 10 menit dengan kecepatan yang santai.

2. Batasi area melakukan latihan. Jika sudah lama tidak berolahraga, sebaiknya jangan memakai area terlalu luas, cukup sekitar 15 meter.

3. Berlarilah sekencang-kencangnya dari ujung ke ujung batas yang sudah Anda buat, kemudian untuk kembali, lakukan lari mundur.

4. Lakukan gerakan sit up sebanyak 25 hingga 50 kali.

5. Ulangi langkah ketiga.

6. Lakukan gerakan push up 10 hingga 20 kali.

7. Ulangi langkah ketiga hingga keenam.

8. Berjalanlah sekitar 400 meter.

9. Lakukan lari cepat lagi selama sekitar tiga menit, dan perlahan turunkan kecepatan dan berganti dengan jogging.

10. Berjalan selama 3 menit.

11. Ulangi dari langkah ketiga hingga ke- 10.

Sumber :Womens Health/Kompas.com
 
Editor :Maulana Lee
 
 
 
 
 

PT. ASIA UTAMA WISATA dengan merek dagang ASIATOUR, didirikan pada tahun 2000 dengan manejemen yang profesional dan konsep untuk

PT. ASIA UTAMA WISATA dengan merek dagang ASIATOUR, didirikan pada tahun 2000 dengan manejemen yang profesional dan konsep untuk menyediakan layanan wisata bagi para wisatawan.

Asiatour menyediakan layanan Ibadah UMRAH, HAJI, TOUR PACKAGE, AIR TICKET, HOTEL RESERVATION dan TRAVEL DOKUMENT, juga Asiatour dilengkapi dengan komputer ticketing yang terhubung secara online, reservasi komputer ABACUS dan ARGA serta agent resmi IATA.

Sumber : http://www.asiatour.co.id

Baca Artikel Lainnya : ARMINA TRAVEL

saco-indonesia.com, Ketika anda sudah mempersiapkan dana untuk dapat berbelanja baju, mungkin anda juga sering mengalami kesulit

saco-indonesia.com, Ketika anda sudah mempersiapkan dana untuk dapat berbelanja baju, mungkin anda juga sering mengalami kesulitan ketika harus menentukan pilihan. Mungkin tips dalam membeli baju yang baik akan bisa memberikan pencerahan kepada anda. Tak heran jika semua dipersiapkan dengan sangat matang, hasilnya pun juga begitu maksimal dan juga terlihat pas dipandang mata.

Secara umum, orang juga akan sangat mudah terpikat dengan baju model terkini, yang sedang nge-trend. Sebenarnya hal itu juga tidaklah salah namun anda juga harus mempertimbangkan aspek lainnya. jangan sampai anda membeli dengan harga yang terbiang mahal tetapi hanya penyesalan yang anda dapatkan. Mungkin berbagai tips juga sudah sering anda temukan. tetapi apa salahnya jika anda menyimak beberapa tips membeli baju ini.

Berikut beberapa tips membeli baju yang baik :

tips membeli baju
1. Perhatikan bentuk tubuh anda.
Setiap orang pasti mempunyai bentuk tubuh yang berbeda-beda. Jadi, sesuaikan antara baju yang anda beli dengan bentuk tubuh anda. Mana yang paling pas dengan bentuk tubuh anda, itulah yang aling penting.

2. Cobalah
Anda juga bisa mencoba dahulu ketika anda sedang memilih-milih baju. Perhatikan dengan seksama, apakah memang sudah pas dan benar-benar sesuai dengan bentuk tubuh anda seperti tips nomor 1 diatas.

3. Tidak harus mahal
Anda juga tidak harus membeli baju dengan harga yang mahal kok. Sudah terbukti banyak baju yang harganya biasa-biasa saja tetapi sangat nyaman dan terlihat sangat elegan ketika dipakai. Jika anda memang telah mempunyai dana yang berlebih, ya silahkan saja membeli yang berharga mahal.

4. Mencari referensi
Anda juga bisa mencari referensi dulu di internet atau media lainnya. Banyak yang telah menyediakan info mengenai baju. Tujuannya adalah agar anda sudah mempunyai gambaran mengenai baju incaran anda ketika anda meninggalkan rumah untuk membeli baju.

5. Jangan tergesa-gesa
Lebih baik sabar dan santai saja ketika anda sedang memilih baju.

6. Pendapat orang lain
Anda juga bisa mengajak seseorang dan menanyakan kira-kira baju apa yang paling cocok kepada orang lain ketika anda membeli baju, misalnya saja anda mengajak  orang tua, teman, pacar bahkan designer baju sekalipun. Orang lain bisa dengan mudah menilai apakah baju tersebut cocok dan pas untuk anda.

7. Teliti sebelum membeli
Anda juga harus teliti ketika anda membeli baju. Apakah sudah benar-benar tidak ditemukan cacat pada baju yang akan anda beli.

8. Online
Jika anda memang tergolong orang yang super sibuk, anda juga bisa memanfaatkan internet untuk dapat membeli baju. Untuk saat ini, toko baju online sangat mudah ditemukan. Tentu saja anda harus lebih ekstra hati-hati dan benar-benar memperhatikan kualitas dan kredibilitas toko baju online tersebut agar anda tidak tertipu dan menyesal kemudian.

Mungkin itulah beberapa tips membeli baju yang baik yang mungkin bermanfaat bagi anda. Rambut juga berpengaruh dalam penampilan anda lho. Jadi, ketika pakaian anda sudah pas dan bagus, rambut juga harus indah.


Editor : Dian Sukmawati

saco-indonesia.com, Cinta dan mengharapkan hubungan intim, telah membuat Asido Simangunsong yang berusia 22 tahun , nekat untuk

saco-indonesia.com, Cinta dan mengharapkan hubungan intim, telah membuat Asido Simangunsong yang berusia 22 tahun , nekat untuk membunuh Feby Lorita yang berusia 31 tahun . Terlebih, korban yang telah meminta ganti rugi sebesar Rp10 juta atas perlakuan kasarnya, telah membuat pria pengangguran ini gelap mata.

Asido juga mengungkapkan kisah pembunuhan yang menurut pengakuannya diawali dengan cerita tak terbalas. Pasalnya, ia dan Feby juga sudah memiliki kedekatan antara satu dengan lainnya, meski pelaku telah memiliki kekasih bernama Astri yang selama ini diakuinya sebagai istri.

Pria pengangguran ini telah berhasil masuk ke dalam kehidupan Feby dengan membantu bisnis rental mobil milik Feby. Kedekatan tersebut terus berlanjut hingga pada Rabu (22/1) lalu, keduanya bertemu di kawasan UKI, Cawang, Jakarta Timur.

Menurut pengakuan Asido, dalam perjalanan dari tempat tersebut, ia juga mengutarakan isi hatinya kepada Feby. Asido juga mengatakan bahwa ia mencintai Feby dan ingin menjalin hubungan asmara dengannya. Namun, ungkapan cinta Asido itu ternyata tidak berbuah manis. Feby telah menolak ungkapan itu mentah-mentah dengan alasan Asido telah beristri dan selama ini mereka tinggal dalam satu komplek apartemen yang sama.

“Apa-apaan sih kamu Do. Gila kamu ya, bajingan kamu, kamu kan sudah punya istri,” ujar Asido menirukan perkataan Feby saat itu.

Pernyataan Feby tersebut pun kemudian telah membuat Asido emosi yang berlanjut pada perdebatan di antara keduanya. Tak lama berdebat, karena sama-sama emosi, mereka pun saling melukai secara fisik. “Dia duluan pukul saya, ini saya masih ada bekas cakaran. Saya balas juga pukul dia hingga gigi depannya copot,” ungkap Asido.

Melihat Feby terluka dan berdarah, Asido menghentikan aksinya. Sementara Feby yang tidak terima akan perbuatan Asido telah menganiayanya, meminta ganti rugi untuk perawatan luka tersebut. Feby pun juga meminta untuk bertemu dengan keluarga Asido untuk memastikannya bertanggung jawab dan bersedia menanggung biaya perobatan. “Dia (Feby) minta ganti rugi Rp10 juta atas copotnya gigi,” tuturnya.

Asido yang membujuk korban akhirnya telah membawa Feby ke rumah orang tuanya di kawasan Perum Citayam, Depok, Jawa Barat yang ternyata sedang tidak ditinggali. Sesampai di rumah tersebut, keduanya berbincang-bincang selama beberapa jam. “Disana dia mulai berulah lagi, makanya langsung saya cekik dan tak berapa lama lehernya saya tusuk,” ungkapnya.


Editor : Dian Sukmawati

Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

A former member of the Boston Symphony Orchestra, Mr. Smedvig helped found the wide-ranging Empire Brass quintet.

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Though Robin and Joan Rolfs owned two rare talking dolls manufactured by Thomas Edison’s phonograph company in 1890, they did not dare play the wax cylinder records tucked inside each one.

The Rolfses, longtime collectors of Edison phonographs, knew that if they turned the cranks on the dolls’ backs, the steel phonograph needle might damage or destroy the grooves of the hollow, ring-shaped cylinder. And so for years, the dolls sat side by side inside a display cabinet, bearers of a message from the dawn of sound recording that nobody could hear.

In 1890, Edison’s dolls were a flop; production lasted only six weeks. Children found them difficult to operate and more scary than cuddly. The recordings inside, which featured snippets of nursery rhymes, wore out quickly.

Yet sound historians say the cylinders were the first entertainment records ever made, and the young girls hired to recite the rhymes were the world’s first recording artists.

Year after year, the Rolfses asked experts if there might be a safe way to play the recordings. Then a government laboratory developed a method to play fragile records without touching them.

Audio

The technique relies on a microscope to create images of the grooves in exquisite detail. A computer approximates — with great accuracy — the sounds that would have been created by a needle moving through those grooves.

In 2014, the technology was made available for the first time outside the laboratory.

“The fear all along is that we don’t want to damage these records. We don’t want to put a stylus on them,” said Jerry Fabris, the curator of the Thomas Edison Historical Park in West Orange, N.J. “Now we have the technology to play them safely.”

Last month, the Historical Park posted online three never-before-heard Edison doll recordings, including the two from the Rolfses’ collection. “There are probably more out there, and we’re hoping people will now get them digitized,” Mr. Fabris said.

The technology, which is known as Irene (Image, Reconstruct, Erase Noise, Etc.), was developed by the particle physicist Carl Haber and the engineer Earl Cornell at Lawrence Berkeley. Irene extracts sound from cylinder and disk records. It can also reconstruct audio from recordings so badly damaged they were deemed unplayable.

“We are now hearing sounds from history that I did not expect to hear in my lifetime,” Mr. Fabris said.

The Rolfses said they were not sure what to expect in August when they carefully packed their two Edison doll cylinders, still attached to their motors, and drove from their home in Hortonville, Wis., to the National Document Conservation Center in Andover, Mass. The center had recently acquired Irene technology.

Audio

Cylinders carry sound in a spiral groove cut by a phonograph recording needle that vibrates up and down, creating a surface made of tiny hills and valleys. In the Irene set-up, a microscope perched above the shaft takes thousands of high-resolution images of small sections of the grooves.

Stitched together, the images provide a topographic map of the cylinder’s surface, charting changes in depth as small as one five-hundredth the thickness of a human hair. Pitch, volume and timbre are all encoded in the hills and valleys and the speed at which the record is played.

At the conservation center, the preservation specialist Mason Vander Lugt attached one of the cylinders to the end of a rotating shaft. Huddled around a computer screen, the Rolfses first saw the wiggly waveform generated by Irene. Then came the digital audio. The words were at first indistinct, but as Mr. Lugt filtered out more of the noise, the rhyme became clearer.

“That was the Eureka moment,” Mr. Rolfs said.

In 1890, a girl in Edison’s laboratory had recited:

There was a little girl,

And she had a little curl

Audio

Right in the middle of her forehead.

When she was good,

She was very, very good.

But when she was bad, she was horrid.

Recently, the conservation center turned up another surprise.

In 2010, the Woody Guthrie Foundation received 18 oversize phonograph disks from an anonymous donor. No one knew if any of the dirt-stained recordings featured Guthrie, but Tiffany Colannino, then the foundation’s archivist, had stored them unplayed until she heard about Irene.

Last fall, the center extracted audio from one of the records, labeled “Jam Session 9” and emailed the digital file to Ms. Colannino.

“I was just sitting in my dining room, and the next thing I know, I’m hearing Woody,” she said. In between solo performances of “Ladies Auxiliary,” “Jesus Christ,” and “Dead or Alive,” Guthrie tells jokes, offers some back story, and makes the audience laugh. “It is quintessential Guthrie,” Ms. Colannino said.

The Rolfses’ dolls are back in the display cabinet in Wisconsin. But with audio stored on several computers, they now have a permanent voice.

As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.

A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.

“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”

Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.

Continue reading the main story Video
Play Video|1:17

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

Obama Speaks of a ‘Sense of Unfairness’

At an event announcing the creation of a nonprofit focusing on young minority men, President Obama talked about the underlying reasons for recent protests in Baltimore and other cities.

By Associated Press on Publish Date May 4, 2015. Photo by Stephen Crowley/The New York Times.

In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.

“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”

Advertisement

Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.

Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.

The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.

“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”

The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.

But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.

After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”

Photo
 
President Obama on Monday with Darinel Montero, a student at Bronx International High School who introduced him before remarks at Lehman College in the Bronx. Credit Stephen Crowley/The New York Times

That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.

That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.

“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”

On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.

The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.

In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.

“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”

Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”

His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.

“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”